oplus_1024
DPRD JABAR KAWAL TATA KELOLA PEMERINTAHAN, AHMAD MARJUKI GELAR PENGAWASAN 2026
BEKASI — Deliksandicom
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Ahmad Marjuki, S.M., M.M., menyerap aspirasi sekaligus menegaskan fungsi pengawasan legislatif dalam kegiatan Pengawasan I Tahun Sidang 2026 di daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bekasi, Senin (20/7). Acara ini mengusung fokus utama pembicaraan mengenai “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2026”.
dihadiri oleh ratusan unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh pemuda, hingga jajaran perangkat desa dan kecamatan.
Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat, H. Ahmad Marjuki, S.M., M.M., menyerap aspirasi sekaligus menegaskan fungsi pengawasan legislatif dalam kegiatan Pengawasan I Tahun Sidang 2026 di daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bekasi, Senin (20/7). Acara ini mengusung fokus utama pembicaraan mengenai “Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Tahun 2026”.
Momentum ini dimanfaatkan warga untuk mengadukan berbagai persoalan birokrasi, pelayanan publik, hingga transparansi program kerja pemerintah daerah.Dalam pemaparannya, H. Ahmad Marjuki, S.M., M.M. menyatakan bahwa stabilitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel merupakan kunci utama kesuksesan pembangunan di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bekasi.”Tahun 2026 ini adalah periode krusial bagi akselerasi program kerja daerah. Oleh karena itu, fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh DPRD harus ditingkatkan guna memastikan semua kebijakan eksekutif berjalan tegak lurus demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan segelintir kelompok,” ujar Ahmad Marjuki dalam statement resminya.Beliau juga menambahkan bahwa Komisi I DPRD Jabar berkomitmen mengawal setiap rupiah dari APBD agar terserap secara efektif, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi. Semua catatan, keluhan, serta masukan yang diperoleh selama masa ini akan dihimpun menjadi laporan resmi fraksi untuk didorong dalam rapat paripurna bersama jajaran pemerintah provinsi.Melalui dialog interaktif ini, masyarakat berharap pengawasan yang dilakukan DPRD mampu memangkas jalur birokrasi yang berbelit-belit serta mempercepat respons pemerintah daerah terhadap masalah-masalah sosial dan infrastruktur di tingkat bawah.( Red)
About the Author
